Menurut Ketua Komisi III DPRD Bukittinggi, Rusdy Nurman, selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, keberadaan PKL tersebut juga membahayakan diri mereka sendiri yang berjualan di bawah Fly Over.
Selain dilewati oleh kendaraan bermuatan ringan, Fly Over tersebut juga dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti tronton dan sangat membahayakan bagi PKL yang berjualan di bawah Fly Over.
Pemko Bukittinggi sendiri saat ini tengah kekurangan personel Satpol PP untuk melakukan pengawasan. Sehingga pengawasan terhadap PKL yang berjualan di Fly Over Aur Kuning menjadi tidak maksimal.
Fly Over Aur Kuning sendiri telah diresmikan sejak tanggal 11 Januari 2015 lalu. Bangunan yang menelan dana Rp 98 miliar tersebut dibangun untuk mengurai kemacetan lalu lintas di wilayah tersebut.
Namun jauh sebelum diresmikannya Fly Over tersebut, PKL memang telah mulai berjualan di bawah Fly Over. Hingga saat ini belum ada solusi dari Pemko Bukittinggi untuk mengatasi masalah tersebut.(hen)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar